Kamis, Juli 28, 2011
fo-lom
DUMAI (lomeksdotcom) - Dengan alasan akan menyebabkan ribuan buruh pelabuhan rakyat akan kehilangan pekerjaan, Wali Kota Dumai Khairul Anwar minta kepada PT Pelabuhan Indonesia I Medan untuk mengkaji lagi rencana pembangunan jembatan di Sungai Dumai. Dikatakan sebanyak 4.000 buruh akan menjadi pengangguran.
"Tujuan kedatangan kami ingin memperjuangkan 4.000 buruh yang mata pencahariannya pelabuhan rakyat. Jadi kami berharap, Direksi PT Pelindo yang memiliki kewenangan agar segera mengkaji kembali pembuatan jembatan sungai Dumai itu,” tegas Khairul dalam forum yang digelar di ruang rapat Malaka Kantor Pusat PT Pelindo I Medan, Selasa (26/7).
Anggota DPRD Dumai dari komisi II, Andi Firman, pada kesempatan itu juga dengan tegas menyatakan PT Pelindo tidak komitmen dengan kesepakatan yang telah dibuat yaitu tinggi jembatan setinggi 17 meter dari permukaan air terpasang, agar kapal – kapal bisa masuk kepelabuhan rakyat. Pengerjaan dilapangan, masih menurut Andi Firman, jembatan didirikan dengan tinggi sekitar 6 meter dari permukaan air dari surut terendah dan 3 meter saat pasang.
Pembangunan jembatan itu bertujuan untuk mendukung proyek ring road Kota Dumai yang telah disepakati secara resmi antara Pemprov Riau dan Pemko Dumai dengan PT Pelindo I Cabang Dumai. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) pada 2007 lalu.
Dalam proses pengerjaan, para pengguna jasa pelabuhan pun menyatakan komplainnya. mereka mendatangi DPRD Dumai untuk menyuarakan tuntuan agar ketinggian jembatan 12 meter dari air laut pasang. Mereka menilai, jika terlalu rendah, maka bisa menggangu akses keluar masuknya kapal pengangkut barang dari dan ke palabuhan rakyat yang ada disepanjang Sungai Dumai.
Rombongan yang diboyong Wako diantaranya Kepala Dinas Perhubungan, Marwan, kepala Dinas kesehatan, Marjoko Santoso, Kepala Dinas pendapatan Daerah, Mustafa Khadir, Kepala Dinas perindustrian dan perdagangan, Djamalus, kepala Dinas PU, Zulkifli Said, Kepala Dinas tenaga Kerja, syamsul Bahri, kepala Kantor Lingkungan Hidup, Basri dan Kepala bagian pembangunan, Afifuddinsyah serta Kabag Humas Bambang Hardiyanto.
Selain didampingi masing-masing kepala SKPD, kedatangan orang nomor satu di Dumai itu pun didampingi, Ketua Komisi C DPR Provinsi Riau, H.Ilyas Labay, didampingi Ketua DPRD Dumai, Zainal Effendi (Fraksi Golkar), Ketua Komisi II DPRD Dumai, Helmi (Fraksi PDIP) dan anggota DPRD lainnya seperti, Timo Kipda (fraksi Golkar), Andi Firman (Fraksi Golkar) dan Khairul Saleh (Fraksi PDIP). (*)
"Tujuan kedatangan kami ingin memperjuangkan 4.000 buruh yang mata pencahariannya pelabuhan rakyat. Jadi kami berharap, Direksi PT Pelindo yang memiliki kewenangan agar segera mengkaji kembali pembuatan jembatan sungai Dumai itu,” tegas Khairul dalam forum yang digelar di ruang rapat Malaka Kantor Pusat PT Pelindo I Medan, Selasa (26/7).
Anggota DPRD Dumai dari komisi II, Andi Firman, pada kesempatan itu juga dengan tegas menyatakan PT Pelindo tidak komitmen dengan kesepakatan yang telah dibuat yaitu tinggi jembatan setinggi 17 meter dari permukaan air terpasang, agar kapal – kapal bisa masuk kepelabuhan rakyat. Pengerjaan dilapangan, masih menurut Andi Firman, jembatan didirikan dengan tinggi sekitar 6 meter dari permukaan air dari surut terendah dan 3 meter saat pasang.
Pembangunan jembatan itu bertujuan untuk mendukung proyek ring road Kota Dumai yang telah disepakati secara resmi antara Pemprov Riau dan Pemko Dumai dengan PT Pelindo I Cabang Dumai. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) pada 2007 lalu.
Dalam proses pengerjaan, para pengguna jasa pelabuhan pun menyatakan komplainnya. mereka mendatangi DPRD Dumai untuk menyuarakan tuntuan agar ketinggian jembatan 12 meter dari air laut pasang. Mereka menilai, jika terlalu rendah, maka bisa menggangu akses keluar masuknya kapal pengangkut barang dari dan ke palabuhan rakyat yang ada disepanjang Sungai Dumai.
Rombongan yang diboyong Wako diantaranya Kepala Dinas Perhubungan, Marwan, kepala Dinas kesehatan, Marjoko Santoso, Kepala Dinas pendapatan Daerah, Mustafa Khadir, Kepala Dinas perindustrian dan perdagangan, Djamalus, kepala Dinas PU, Zulkifli Said, Kepala Dinas tenaga Kerja, syamsul Bahri, kepala Kantor Lingkungan Hidup, Basri dan Kepala bagian pembangunan, Afifuddinsyah serta Kabag Humas Bambang Hardiyanto.
Selain didampingi masing-masing kepala SKPD, kedatangan orang nomor satu di Dumai itu pun didampingi, Ketua Komisi C DPR Provinsi Riau, H.Ilyas Labay, didampingi Ketua DPRD Dumai, Zainal Effendi (Fraksi Golkar), Ketua Komisi II DPRD Dumai, Helmi (Fraksi PDIP) dan anggota DPRD lainnya seperti, Timo Kipda (fraksi Golkar), Andi Firman (Fraksi Golkar) dan Khairul Saleh (Fraksi PDIP). (*)
Posted in: Berita Wali Kota Dumai
0 komentar:
Posting Komentar